Rabu, 06 Juli 2011

'Hujan' Uang Mulai Tampak di Pilkada Buton


Praktik permainan politik uang mulai mewarnai pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan digelar pada 4 Agustus 2011 mendatang.

"Sejumlah tim sukses kandidat bupati-wakil bupati sejak beberapa bulan terakhir sudah mulai membagi-bagikan amplop berisi uang Rp30 ribu hingga Rp50 ribu kepada warga pemilih," kata salah seorang aktivis LSM di Buton, Taslim melalui telepon dari Buton, Rabu (22/6/2011).

Menurut Taslim, tim sukses pasangan calon bupati - wakil bupati, Azhari (rektor Universitas 19 November Kolaka) - La Naba (pengugsaha) membagi-bagikan amplop berisi uang Rp50 ribu kepada warga di Kecamatan Pulau Kadatua dan sehari sebelumnya di Kecamatan Siompu.

Sebelumnya kata Taslim, tim sukses pasangan calon bupati - wakil bupati Agus Feisal Sjafei (putra bupati petanaha) - Yaudu Salam Ajo (anggota DPRD Sultra), juga membagi-bagikan amplop berisi uang Rp 30 ribu kepada warga di Pulau Kadatua.

Setiap warga yang diberi amplop tersebut kata dia, diminta menandatangani untuk memilih pasangan tersebut saat pemungutan suara di TPS nanti.

"Para tim sukses kandidat bupati membagi-bagi amplop berisi uang kepada warga pemilih itu, dilakukan pada setiap kesempatan sosialisasi di setiap wilayah kecamatan di Buton," katanya.

Sementara itu tokoh masyarakat Kadatua, Hamisu (56) membenarkan jika tim sukses sejumlah pasangan bupati - wakil bupati membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga pemilih di Pulau Kadatua secara terangan-terangan di lapangan terbuka.

"Setisp tim sukses calon bupati - wakil bupati yang datang sosialisasi di Kadatua, selalu membagi-bagikan amplop berisi uang kepada para pemilih," katanya.

Hamisu mengatakan, pemberian amplop berisi uang kepada para pemilih tersebut merupakan rekomendasi dari lembaga survei yang menjadi konsultan politik dari pasangan calon bupati - wakil bupati.

"Lembaga survei memiliki andil besar terhadap prilaku politik uang kepada para calon bupati - wakil bupati dalam setiap Pilkada," katanya.

Lembaga survei kata dia, sengaja dipesan melakukan survei, melihat tingkat keterpilihan pasangan calon bupati, lalu merekomendasikan bagi-bagi uang atau beras kepada warga pemilih, agar calon yang disurvei rengkingnya meningkat.

Menurut Hamisu, sejumlah partai besar seperti Golkar, PAN dan PDIP, saat ini lembaga survei memastikan pasangan calon bupati - wakil bupati.

Bahkan ada partai yang bersikap netral dalam Pilkada, hanya karena melihat hasil survei dari pasangan calon bupati yang mendaftar lewat partai tersebut tidak memungkinkan untuk menang.

"Penggunaan lembaga survei oleh partai-partai politik ini, telah mendorong para calon bupati untuk melakukan praktik-praktik politik uang, karena lembaga survei memberikan rekomendasi untuk itu," katanya.(kim/at)

Sumber: berita8.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar